SEKTOR PROPERTY DAN PERANANNYA DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH

Tugas Makalah Mata Kuliah Integrasi Kebijakan dan Perencanaan SDA

Sekolah Pasca Sarjana USU Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Pedesaan.

Dosen : Dr. Agus Purwoko, S.Hut,M.Si

Oleh : Arie Sasmita  Nim : 117003040

Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, industri properti pada umumnya juga mengalami peningkatan yang searah. Meningkatnya aktivitas pada industri properti dapat dijadikan petunjuk mulai membaiknya atau bangkitnya kembali kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, kegiatan di bidang properti dapat dijadikan indikator seberapa aktifnya kegiatan ekonomi secara umum yang sedang berlangsung. Namun demikian, perkembangan industri properti perlu dicermati secara hati-hati karena dapat memberikan dampak pada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, industri properti dapat menjadi pendorong bagi kegiatan ekonomi karena meningkatnya kegiatan di bidang properti akan mendorong naiknya berbagai kegiatan di sektor-sektor lain yang terkait. Dalam hal ini sektor properti memiliki efek pelipatgandaan (multiplier effect) yakni dengan mendorong serangkaian aktivitas sektor ekonomi yang lain. Seluruh kegiatan ekonomi baik dalam bidang jasa maupun barang pada dasarnya akan selalu membutuhkan produk properti sebagai salah satu faktor produksi. Sebagai contoh, kegiatan jasa perbankan yang memberikan jasa keuangan juga masih memerlukan adanya produk properti secara aktif sebagai tempat atau sarana untuk melakukan transaksi. Demikian pula, kegiatan produksi atau perdagangan maupun perkebunan/pertanian akan selalu membutuhkan produk properti sebagai sarana kegiatannya. Dengan demikian, kebutuhan akan produk properti akan terus meningkat sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah.

Pengertian Properti

Properti is something that is owned, yaitu sesuatu yang dapat dimiliki atau apa saja yang dapat dijadikan objek kepemilikan. Sementara itu pengertian dari Real Property is the interest, benefit and rights inherent in the ownership of real estate    yang    berarti    kepentingan,    keuntungan    dan    hak-hak    yang    menyangkut kepemilikan   tanah   dan   bangunan   beserta   perbaikan   yang   menyatu   terhadapnya (Rafitas, 2005) . Properti terdiri dari :

a ) Aset berwujud (Tangible Property) yang terdiri dari:

1.      Real     Property     yang     terdiri     dari     tanah,     bangunan     dan     prasarana,     serta pengembangan lainnya.

2.      Personal Property yang terdiri dari mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan kantor, fixtures dan furnitures serta building equipment

b ) Aset  tak berwujud (Intangible  Property)  yang terdiri dari  goodwill,personal guarantee, francises, trade mark, patent, dan copy right.

c ) Surat-surat berharga (Marketable Securities) yang terdiri dari saham, tabungan dan promissary notes.

Dalam perkembangannya, real properti yang dibangun dan dikembangkan
di        muka        bumi         sesuai        dengan        pemilik         dan        pelaksana

pembangunannya/pengembang terbagi atas:

1)            Properti Primer (Primary), yaitu properti yang dibangun dan dimiliki oleh badan institusi yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) sebagai developer anggota REI yang terdiri dari beberapa grup besar properti, konsorsium, dan/atau   joint venture.

2)            Properti Sekunder (Secondary), yaitu properti yang dibangun dan dimiliki oleh individual seperti kontraktor, investor, owner, dan user   sendiri.

Bangunan dalam bisnis properti berdasarkan penggunaannya dibagi atas:

1.            Bangunan     Komersial     yang     terdiri     dari     bangunan     perkantoran,     ruko, pertokoan, serta hotel dan motel.

2.            Bangunan     Perumahan yang          terdiri      dari      rumah      tinggal      dan kondominium/apartemen.

3.            Bangunan    Industri    yang    terdiri    dari    industri    berat,    industri    ringan    dan gudang, gudang dan kantor, pergudangan, dan industrial parks.

4.            Bangunan Fasilitas Umum yang terdiri dari rumah sakit, perguruan tinggi, gedung-gedung pemerintah, dan SPBU/pompa bensin

5.            Bangunan Hiburan yang terdiri dari bioskop, lapangan golf, museum, sarana olahraga, convention center, dll.

Kaitan Sektor Property dalam Pengembangan Wilayah

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Salah satu bentuk dari migrasi adalah urbanisasi. Adanya urbanisasi mengakibatkan penduduk kota yang dituju menjadi bertambah. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perpindahan penduduk ke daerah lain, yaitu faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor). Yang menjadi faktor pendorong adalah keadaan daerah asal, seperti sudah tidak tersedia lapangan pekerjaan, sedangkan faktor penariknya berasal dari kota yang dituju. Kota tersebut memiliki lapangan pekerjaan yang lebih beragam, banyak fasilitas umum atau fasilitas sosial (sarana kesehatan, pendidikan, keuangan, dan lain-lain), juga tempat rekreasi/wisata. Contoh kasus pada Kota Bogor merupakan salah satu hinterland Jakarta. Jarak antara kedua kota tersebut tidak jauh dan dapat dijangkau oleh alat transportasi darat yang telah tersedia. Lagipula, kota Bogor juga dekat dengan kawasan wisata, seperti Puncak. Kebun Raya Bogor juga dapat dijadikan tempat wisata sekaligus menambah pengetahuan mengenai sejarah Bogor maupun pengetahuan mengenai tumbuh – tumbuhan. Iklim dan topografi kota Bogor mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan Jakarta atau daerah hinterland lainnya. Udaranya pun sejuk dengan curah hujan yang tinggi dan topografinya berbukit-bukit. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menjadi komuter, bekerja di Jakarta dan memilih memiliki rumah di Bogor.

Pembangunan properti merupakan salah satu bentuk perubahan penggunaan lahan. Lahan-lahan yang tersedia dimanfaatkan dengan mendirikan perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, dan bentuk properti lainnya. Dengan adanya bangunan – bangunan properti tersebut, dampak positif yang dapat terjadi adalah properti menjadi multiplier effect karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor bangunan, dan menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Sektor Bangunan/Konstruksi selama 5 tahun terakhir (2001-2005) memberikan kontribusi rata-rata 7,73 persen terhadap PDRB daerah, dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,94 persen. Sub Sektor Bangunan/Konstruksi mencakup kegiatan pembangunan fisik (konstruksi), baik yang digunakan sebagai tempat tinggal (pemukiman) atau sarana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi maupun perorangan.

Dampak negatif dari pembangunan properti adalah hilangnya sebagian harta tetap (tanah) yang dimiliki oleh masyarakat akibat transaksi jual beli lahan antara developer dan masyarakat. Walaupun dapat mendatangkan penghasilan bagi masyarakat akibat adanya penjualan lahan, pembangunan properti dapat memiskinkan masyarakat. Proses pemiskinan tidak hanya terjadi akibat adanya pembebasan lahan dan penurunan pendapatan yang dialami oleh masyarakat, tetapi juga diakibatkan oleh pembangunan properti yang tidak sesuai dengan tata ruang, dan adanya penurunan penegakan hukum.

Pembangunannya harus sesuai dengan rencana tata ruang kota. Apabila pembangunannya tidak sesuai dengan rencana atau RTRW maka dapat mengakibatkan masalah di kemudian hari. Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak mempunyai tata ruang kota yang pasti akan membuat tata ruang tersebut dilakukan seperti yang diinginkan oleh pengembang secara sepihak. Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan adalah tidak memadainya saluran air (drainase) kota. Saluran air yang tidak memadai akan mengakibatkan air hujan tidak tertampung dan mengalir dengan baik. Hal ini akan mengakibatkan banjir dan kerusakan pada jalan raya. Kemacetan pun dapat terjadi akibat lokasi bangunan properti yang berdekatan. Hal ini juga diakibatkan oleh kendaraan angkutan umum yang menunggu penumpang di depan bangunan properti tersebut. Selain itu, dapat membuat masyarakat menjadi konsumen terus menerus dengan banyaknya mall, dan pusat perbelanjaan lainnya (konsumtif). Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai pemiskinan masyarakat. Jadi, pemiskinan yang terjadi tidak hanya dilihat dari hilangnya sumber daya lahan atau faktor kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemiskinan juga terjadi pada perilaku masyarakat.

Pembangunan wilayah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional suatu negara. Tujuan dari pembangunan wilayah ini sama dengan pembangunan secara umum, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari pembangunan wilayah tersebut dapat dijelaskan secara sektoral yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan mayarakat. Pendekatan secara sektoral ini menyangkut hasil produksi, pendapatan, lapangan kerja, maupun investasi dan kredit yang digunakan. Sama halnya dengan pembangunan secara umum, sektor-sektor yang termasuk dalam pembangunan wilayah ini adalah sektor pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, perhubungan, keuangan dan perbankan, dan sektor jasa. Dalam konteks penelitian ini, properti termasuk ke dalam sektor konstruksi (bangunan).

Daftar Pustaka

Adisasmita, H. R. 2005. Dasar- dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu, Jakarta.

Anonim. 2008. Bogor dan Depok Pemasok Terbesar Perumahan Baru di Jabodetabek www.republika.co.id [2 Februari 2008]

Badan Pertanahan Nasional. 2008. Rekapitulasi Bidang Tanah Berserifikat di Kota Bogor. Badan Pertanahan Nasional, Bogor.

Badan Pusat Statistik. 2005. Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2005. BPS Pusat, Jakarta.

Djojohadikusumo, S. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar     Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Cetakan 1. LP3ES, Jakarta.

Furi, D. R. 2007. Implikasi Konversi Lahan Terhadap Aksesibilitas Lahan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Kasus Pembangunan Dramaga Pratama di Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Hakim, DR. N. 1986. Dasar – dasar Ilmu Tanah. Universitas Lampung, Bandarlampung.

Hudiyanto. 2004. Ekonomi Politik. PT Bumi Aksara, Jakarta.

Marisan, M. 2006. Analisis Inkonsistensi Tata Ruang Dilihat dari Aspek   Fisik Wilayah: Kasus Kabupaten dan Kota Bogor. Sekolah Pascasarjana- IPB

Marx, K. 2007. Capital : A Critique of Political Economy, Volume III The Process of Capitalist Production as A Whole. Oey Hay Djoen [penerjemah]. Hasta Mitra, Surabaya.

Ningsih, E. S. 2007. Dampak Pembangunan Pusat Perbelanjaan Modern Terhadap Penyerapan dan Pengurangan Tenaga Kerja di Kota Bogor. Departemen Ilmu Ekonomi. FEM – IPB.

Nugroho, I. dan R. Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah, Perpektif Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Pengantar : Gunawan sumodiningrat. LP3ES, Jakarta.

Nurhasanah. 2004. Konsistensi Rencana Tata Ruang di Kawasan Jabodetabek. Program Studi Ilmu Tanah, Departemen Tanah. FAPERTA-IPB.

Prayitno, H. dan Santosa, B. 1996. Ekonomi Pembangunan. Jakarta, Ghalia Indonesia

Pribadi, S. 2003. Analisis Spasial Pola Penggunaan Lahan di Jabotabek. Program Studi Ilmu Tanah, Departemen Tanah. FAPERTA-IPB.

Rachbini, D. J. 2001. Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi. PT Grasindo, Jakarta.

Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di Dunia     Ketiga. Erlangga, Jakarta.

Utomo, M., E. Rifai, dan A. Thahar. 1992. Pembangunan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Universitas Lampung, Bandarlampung.

Wikipedia. 2007. Pembangunan Ekonomi.

www.id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_ekonomi [17 Januari 2007].

Wikipedia. 2007. Properti. http://.id.wikipedia.org/wiki/Properti [18 Desember 2007]

Yakin, A. 1997. Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Jakarta, Akademika Persindo.

Yustika, A. E. 2006. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan   Strategi. Bayumedia Publishing, Malang.

Nindya Rasmi M. 2009. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi dan Pertanian IPB: Dampak Pembangunan Property Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bogor.

Gantiah Wuryandani, Martinus Jony Hermanto, Reska Prasetya. Desember 2005. Prilaku Pembiayaan Dalam Industri Properti.