Tugas
Makalah Mata Kuliah Integrasi Kebijakan dan Perencanaan SDA
Sekolah
Pasca Sarjana USU Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Pedesaan.
Dosen
: Dr. Agus Purwoko, S.Hut,M.Si
Oleh
: Arie Sasmita Nim : 117003040
Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional, industri properti pada
umumnya juga mengalami
peningkatan yang searah. Meningkatnya aktivitas pada industri properti dapat dijadikan petunjuk mulai membaiknya atau bangkitnya kembali
kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, kegiatan
di bidang properti dapat dijadikan indikator seberapa aktifnya kegiatan
ekonomi secara umum yang sedang berlangsung. Namun demikian, perkembangan
industri properti perlu dicermati secara hati-hati karena dapat memberikan
dampak pada dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, industri properti dapat
menjadi pendorong bagi kegiatan ekonomi karena meningkatnya kegiatan di bidang properti akan mendorong naiknya berbagai kegiatan
di sektor-sektor lain yang terkait. Dalam
hal ini sektor properti memiliki efek pelipatgandaan (multiplier effect)
yakni dengan mendorong serangkaian aktivitas sektor ekonomi yang lain.
Seluruh kegiatan ekonomi baik dalam bidang
jasa maupun barang pada dasarnya akan selalu membutuhkan produk properti
sebagai salah satu faktor produksi. Sebagai contoh, kegiatan jasa perbankan
yang memberikan jasa keuangan juga
masih memerlukan adanya produk properti secara aktif sebagai tempat atau sarana
untuk melakukan transaksi. Demikian pula, kegiatan produksi atau
perdagangan maupun perkebunan/pertanian akan selalu membutuhkan produk properti sebagai sarana kegiatannya. Dengan
demikian, kebutuhan akan produk properti akan terus meningkat sejalan dengan
perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah.
Pengertian Properti
Properti
is something that is owned, yaitu
sesuatu yang dapat dimiliki atau apa saja yang dapat dijadikan objek
kepemilikan. Sementara itu pengertian dari Real Property is the interest,
benefit and rights inherent in the ownership of real estate yang
berarti kepentingan, keuntungan dan
hak-hak yang menyangkut kepemilikan
tanah dan bangunan
beserta perbaikan yang
menyatu terhadapnya (Rafitas, 2005) . Properti
terdiri dari :
a ) Aset berwujud (Tangible Property) yang terdiri dari:
1.
Real Property yang
terdiri dari tanah,
bangunan dan prasarana, serta pengembangan lainnya.
2.
Personal
Property yang terdiri dari mesin dan
peralatan, kendaraan, peralatan kantor, fixtures dan furnitures serta
building equipment
b )
Aset tak berwujud (Intangible Property)
yang terdiri dari goodwill,personal
guarantee, francises, trade mark, patent, dan copy right.
c )
Surat-surat berharga (Marketable Securities) yang terdiri dari saham,
tabungan dan promissary notes.
Dalam perkembangannya, real
properti yang dibangun dan dikembangkan
di muka bumi sesuai dengan pemilik dan pelaksana
pembangunannya/pengembang terbagi atas:
1)
Properti
Primer (Primary), yaitu properti yang dibangun dan dimiliki oleh badan
institusi yang tergabung dalam Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) sebagai developer
anggota REI yang terdiri dari beberapa grup besar properti, konsorsium,
dan/atau joint venture.
2)
Properti
Sekunder (Secondary), yaitu properti yang dibangun dan dimiliki oleh individual seperti kontraktor, investor, owner,
dan user sendiri.
Bangunan dalam bisnis
properti berdasarkan penggunaannya dibagi atas:
1.
Bangunan Komersial yang
terdiri dari bangunan perkantoran, ruko, pertokoan, serta hotel dan motel.
2.
Bangunan Perumahan yang terdiri dari rumah tinggal dan kondominium/apartemen.
3.
Bangunan Industri yang
terdiri dari industri
berat, industri ringan
dan gudang, gudang dan kantor,
pergudangan, dan industrial parks.
4.
Bangunan
Fasilitas Umum yang terdiri dari rumah sakit, perguruan tinggi, gedung-gedung
pemerintah, dan SPBU/pompa bensin
5.
Bangunan
Hiburan yang terdiri dari bioskop, lapangan golf, museum, sarana olahraga, convention
center, dll.
Kaitan Sektor
Property dalam Pengembangan Wilayah
Migrasi
merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Salah
satu bentuk dari migrasi adalah urbanisasi. Adanya urbanisasi mengakibatkan
penduduk kota yang dituju menjadi bertambah. Terdapat dua faktor yang
mempengaruhi perpindahan penduduk ke daerah lain, yaitu faktor pendorong (push
factor) dan faktor penarik (pull factor). Yang menjadi
faktor pendorong adalah keadaan daerah asal, seperti sudah tidak tersedia
lapangan pekerjaan, sedangkan faktor penariknya berasal dari kota yang dituju.
Kota tersebut memiliki lapangan pekerjaan yang lebih beragam, banyak fasilitas
umum atau fasilitas sosial (sarana kesehatan, pendidikan, keuangan, dan
lain-lain), juga tempat rekreasi/wisata. Contoh kasus pada Kota Bogor merupakan
salah satu hinterland Jakarta. Jarak antara kedua kota tersebut tidak
jauh dan dapat dijangkau oleh alat transportasi darat yang telah tersedia.
Lagipula, kota Bogor juga dekat dengan kawasan wisata, seperti Puncak. Kebun
Raya Bogor juga dapat dijadikan tempat wisata sekaligus menambah pengetahuan
mengenai sejarah Bogor maupun pengetahuan mengenai tumbuh – tumbuhan. Iklim dan
topografi kota Bogor mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan Jakarta atau
daerah hinterland lainnya. Udaranya pun sejuk dengan curah hujan yang
tinggi dan topografinya berbukit-bukit. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk
menjadi komuter, bekerja di Jakarta dan memilih memiliki rumah di Bogor.
Pembangunan
properti merupakan salah satu bentuk perubahan penggunaan lahan. Lahan-lahan
yang tersedia dimanfaatkan dengan mendirikan perumahan, pusat-pusat
perbelanjaan, dan bentuk properti lainnya. Dengan adanya bangunan – bangunan
properti tersebut, dampak positif yang dapat terjadi adalah properti menjadi multiplier
effect karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga
kerja, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor bangunan, dan
menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Sektor
Bangunan/Konstruksi selama 5 tahun terakhir (2001-2005) memberikan kontribusi
rata-rata 7,73 persen terhadap PDRB daerah, dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,94 persen. Sub Sektor
Bangunan/Konstruksi mencakup kegiatan pembangunan fisik (konstruksi), baik yang
digunakan sebagai tempat tinggal (pemukiman) atau sarana lainnya yang dilakukan
oleh perusahaan konstruksi maupun perorangan.
Dampak
negatif dari pembangunan properti adalah hilangnya sebagian harta tetap (tanah)
yang dimiliki oleh masyarakat akibat transaksi jual beli lahan antara developer
dan masyarakat. Walaupun dapat mendatangkan penghasilan bagi masyarakat
akibat adanya penjualan lahan, pembangunan properti dapat memiskinkan
masyarakat. Proses pemiskinan tidak hanya terjadi akibat adanya pembebasan
lahan dan penurunan pendapatan yang dialami oleh masyarakat, tetapi juga
diakibatkan oleh pembangunan properti yang tidak sesuai dengan tata ruang, dan
adanya penurunan penegakan hukum.
Pembangunannya
harus sesuai dengan rencana tata ruang kota. Apabila pembangunannya tidak
sesuai dengan rencana atau RTRW maka dapat mengakibatkan masalah di kemudian
hari. Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak mempunyai tata ruang kota yang pasti
akan membuat tata ruang tersebut dilakukan seperti yang diinginkan oleh
pengembang secara sepihak. Salah satu akibat yang dapat ditimbulkan adalah
tidak memadainya saluran air (drainase) kota. Saluran air yang tidak memadai
akan mengakibatkan air hujan tidak tertampung dan mengalir dengan baik. Hal ini
akan mengakibatkan banjir dan kerusakan pada jalan raya. Kemacetan pun dapat
terjadi akibat lokasi bangunan properti yang berdekatan. Hal ini juga
diakibatkan oleh kendaraan angkutan umum yang menunggu penumpang di depan
bangunan properti tersebut. Selain itu, dapat membuat masyarakat menjadi
konsumen terus menerus dengan banyaknya mall, dan pusat perbelanjaan lainnya
(konsumtif). Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai pemiskinan masyarakat.
Jadi, pemiskinan yang terjadi tidak hanya dilihat dari hilangnya sumber daya
lahan atau faktor kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Pemiskinan juga terjadi
pada perilaku masyarakat.
Pembangunan
wilayah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi
nasional suatu negara. Tujuan dari pembangunan wilayah ini sama dengan
pembangunan secara umum, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari
pembangunan wilayah tersebut dapat dijelaskan secara sektoral yang secara tidak
langsung dapat meningkatkan kesejahteraan mayarakat. Pendekatan secara sektoral
ini menyangkut hasil produksi, pendapatan, lapangan kerja, maupun investasi dan
kredit yang digunakan. Sama halnya dengan pembangunan secara umum,
sektor-sektor yang termasuk dalam pembangunan wilayah ini adalah sektor
pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan,
perhubungan, keuangan dan perbankan, dan sektor jasa. Dalam konteks penelitian
ini, properti termasuk ke dalam sektor konstruksi (bangunan).
Daftar Pustaka
Adisasmita, H. R. 2005. Dasar- dasar Ekonomi Wilayah. Graha
Ilmu, Jakarta.
Anonim. 2008. Bogor dan Depok Pemasok Terbesar Perumahan
Baru di Jabodetabek www.republika.co.id [2 Februari 2008]
Badan Pertanahan Nasional. 2008. Rekapitulasi Bidang Tanah
Berserifikat di Kota Bogor. Badan Pertanahan Nasional, Bogor.
Badan Pusat Statistik. 2005. Analisis dan Penghitungan Tingkat
Kemiskinan Tahun 2005. BPS Pusat, Jakarta.
Djojohadikusumo, S. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi,
Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan
Ekonomi Pembangunan. Cetakan 1. LP3ES, Jakarta.
Furi, D. R. 2007. Implikasi Konversi Lahan Terhadap Aksesibilitas
Lahan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Kasus Pembangunan Dramaga Pratama di
Desa Cibadak, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat). Program
Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Pertanian, Institut
Pertanian Bogor.
Hakim, DR. N. 1986. Dasar – dasar Ilmu Tanah. Universitas
Lampung, Bandarlampung.
Hudiyanto. 2004. Ekonomi Politik. PT Bumi Aksara, Jakarta.
Marisan, M. 2006. Analisis Inkonsistensi Tata Ruang Dilihat
dari Aspek Fisik Wilayah: Kasus
Kabupaten dan Kota Bogor. Sekolah Pascasarjana- IPB
Marx, K. 2007. Capital : A Critique of Political Economy,
Volume III The Process of Capitalist Production as A Whole. Oey Hay Djoen
[penerjemah]. Hasta Mitra, Surabaya.
Ningsih, E. S. 2007. Dampak Pembangunan Pusat Perbelanjaan
Modern Terhadap Penyerapan dan Pengurangan Tenaga Kerja di Kota Bogor.
Departemen Ilmu Ekonomi. FEM – IPB.
Nugroho, I. dan R. Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah, Perpektif
Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Pengantar : Gunawan sumodiningrat. LP3ES,
Jakarta.
Nurhasanah. 2004. Konsistensi Rencana Tata Ruang di Kawasan
Jabodetabek. Program Studi Ilmu Tanah, Departemen Tanah. FAPERTA-IPB.
Prayitno, H. dan Santosa, B. 1996. Ekonomi Pembangunan. Jakarta,
Ghalia Indonesia
Pribadi, S. 2003. Analisis Spasial Pola Penggunaan Lahan di
Jabotabek. Program Studi Ilmu Tanah, Departemen Tanah. FAPERTA-IPB.
Rachbini, D. J. 2001. Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi
Ekonomi. PT Grasindo, Jakarta.
Todaro, M. P. dan S. C. Smith. 2003. Pembangunan Ekonomi di
Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta.
Utomo, M., E. Rifai, dan A. Thahar. 1992. Pembangunan dan
Pengendalian Alih Fungsi Lahan. Universitas Lampung, Bandarlampung.
Wikipedia. 2007. Pembangunan Ekonomi.
Yakin, A. 1997. Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Jakarta,
Akademika Persindo.
Yustika, A. E. 2006. Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori,
dan Strategi. Bayumedia Publishing,
Malang.
Nindya Rasmi M. 2009. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ilmu Ekonomi dan
Pertanian IPB: Dampak Pembangunan Property Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota
Bogor.
Gantiah Wuryandani, Martinus Jony Hermanto,
Reska Prasetya. Desember 2005. Prilaku Pembiayaan Dalam Industri Properti.